Review Jurnal

Judul ​​:​Perikatan Antara Bank Dan Asuransi Dalam Melindungi Uang Tunai ​​​Yang Ada Di Bank

(Studi Pada Bank Sumut Dan  Pt. Asuransi Askrida)​

Penulis ​:​Siti Ayuna Sari

Institusi​:​Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 

ABSTRAK

Di dalam menjalankan usahanya setiap orang baik secara perorangan maupun dalam bentuk  badan usaha, besar kemungkinan akan menghadapi suatu kerugian atau suatu kehilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering berhubungan dengan lembaga perbankan, baik untuk keperluan menyimpan uang maupun untuk keperluan meminjam uang. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mempunyai resiko. Resiko-resiko yang akan timbul telah disadari oleh bank, oleh karena itu bank perlu mengamankan bukan saja secara yuridis tetapi juga secara fisik.  Apabila resiko ini menjadi kenyataan, maka bank akan mengalami kerugian. Dalam hal ini bank tidak mau menanggung kerugian itu sendirian. Untuk itu bank berusaha mengalihkan resiko-resiko itu kepada pihak lain yang bersedia untuk itu. Adapun perusahaan yang bersedia menanggung kerugian itu adalah perusahaan asuransi. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka timbul permasalahan bagaimana prinsip dan alasan  yang menjadi dasar bagi  bank sebelum melakukan perikatan dengan asuransi, bagaimana bentuk perikatan antara Bank dan Asuransi dalam melindungi uang tunai yang ada di bank, dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan klaim ganti rugi pada asuransi penyimpanan uang tunai yang ada di bank. 

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di PT. Bank SUMUT dan PT. Asuransi ASKRIDA. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu data yabg dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan didukung wawancara dengan para informan yang berhubungan dengan judul tesis. Metode pengumpulan data adalah dengan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa prinsip yang menjadi dasar bagi bank sebelum melakukan perikatan dengan asuransi adalah prinsip pengalihan resiko dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan yang menjadi alasan bagi bank sebelum melakukan perikatan dengan asuransi adalah untuk menciptakan stabilitas system keuangan dari bank dan pelaksanaan dari kerangka kerja Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Bentuk perikatan antara bank dan asuransi adalah perjanjian baku. Saran-saran terhadap hasil penelitian adalah institusi perbankan mesti dikelola secara hati-hati (prudent) oleh manajemen yang professional, dan pihak asuransi juga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi bank apabila terjadi pencurian,perampokan atau kehilangan terterhadap uang tunai yang ada di bank. 

Kata Kunci :  ​Perikatan,Perlindungan Uang Tunai 

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembagalembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. “Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta ​melancarkan ​mekanisme ​sistem ​pembayaran ​bagi ​semua ​sektor perekonomian”. 

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.  

Banyak alasan yang membuat orang jadi nasabah bank. Ditinjau dari segi nasabah penyimpan (penabung), alasan nasabah menyimpan uangnya di Bank antara lain keamanan uangnya lebih terjamin dari pada di simpan sendiri di dalam rumah. 

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mempunyai resiko. Resikoresiko yang akan timbul telah disadari oleh bank, oleh karena itu bank perlu mengamankan bukan saja secara yuridis tetapi juga secara fisik.  

“Pengertian resiko diberi batasan sebagai kemungkinan terjadinya suatu keuntungan yang semula diharapkan tidak tercapai karena kejadian di luar kuasa manusia atau perbuatan manusia”. Resiko yang diderita dapat berupa kerusakan kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan sehingga menyebabkan timbulnya upaya untuk menghindari dan mengalihkan resiko kepada  pihak lain yang bersedia menanggungnya, dalam hal ini adalah pihak asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan akan rasa aman kepada masyarakat, yaitu dengan mengadakan perjanjian pelimpahan resiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam ini disebut perjanjian asuransi. 

“Pengertian asuransi dapat juga kita lihat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun  

1992 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, memberikan defenisi yang lebih lengkap tentang asuransi jika dibandingkan dengan pasal 246 KUHD”. 

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 

Salah satu usaha bank untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah adalah dengan melakukan perikatan kepada asuransi dalam melindungi uang tunai yang ada di bank tersebut. Menurut Subekti, “perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), “perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut, perjanjian merupakan sumber perikatan, kodrat perjanjian itu sendiri dan kebutuhan masyarakat menghendaki agar setiap orang memenuhi perjanjian. 

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian adalah “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Walaupun perikatan dan perjanjian mempunyai ciri-ciri yang sama, namun ada perbedaannya. Perbedaannya bahwa perikatan adalah sutau pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit.  

Kita tidak dapat melihat suatu perikatan, hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita. Tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya. Yang perlu diingat adalah bahwa “perikatan merupakan suatu pengertian hukum (rechtsbegrip) dan karena itu tidak ada wujudnya, sedangkan yang kelihatan, kalau ia berupa suatu perjanjian tertulis, adalah perjanjiannya”. 

2. RUMUSAN MASALAH

a) Bagaimana prinsip dan alasan  yang menjadi dasar bagi  bank sebelum melakukan perikatan dengan asuransi? 

b) Bagaimana bentuk perikatan antara Bank dan Asuransi dalam melindungi uang tunai yang ada di bank? 

c) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan klaim ganti rugi pada asuransi penyimpanan uang tunai yang ada di bank? 

METODE PENELITIAN

Pengertian metode penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah suatu cara penyelidikan atau pemeriksaan dengan menggunakan penalaran yang berpikir logis berdasarkan nilai-nilai, azas-azas dan norma-norma, serta teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

1. Spesifikasi Penelitian 

“Jenis penelitian ini adalah penelitian yang berbasis kepada yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku  serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya”. 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. “Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan”. 

2. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, metode pengumpulan datanya adalah dengan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan (library research) bertujuan untuk menghimpun data-data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, maupun majalah-majalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Sedangkan penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk mengadakan wawancara dengan informan yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Dalam melakukan penelitian lapangan ini digunakan metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (depth interview) secara langsung. 

4. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan dievaluasi, lalu dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipersentasekan dalam bentuk deskriptif.

RINGKASAN PEMBAHASAN

Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai otoritasmengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia telahmenerbitkan serangkaian regulasi. Regulasi tersebutmengesankan tanggung jawab Bank Indonesia untukmengamankan dana masyarakat yang disimpan pada bank di Indonesia.

Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untukmemobilisasi dana masyarakat dan secara tepat serta cepatmenyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasiyang efektif dan efisien. Fungsi seperti itu dapat dikatakansebagai aliran darah bagi perkembangan perekonomian danpeningkatan standar taraf hidup.

Fungsi lainnya adalah sebagai lembaga penyedia instrumenpembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukansecara cepat, efisien dan aman. Fungsi ini akan berjalanapabila penjual dan pembeli barang dan jasa meyakini bahwainstrumen yang digunakan untuk pembayaran tersebut akanditerima dan dibayar oleh semua pihak dalam suatu transaksidan transaksi ikutannya. Tanpa adanya kepercayaan, makafungsi dimaksud tidak akan berjalan.

Disetiap negara, fungsi bank merupakan jantung dari pasaruang. Fungsi bank seperti itu sudah berjalan sejak abadpertengahan.

Di samping itu kepercayaan masyarakat diperlukan pula karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untukmembayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.

mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak ataumengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihakmanapun juga.

Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenangmenetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakanpelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruhmasyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya.Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapatbertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Bank merupakan institusi kepercayaan. Di institusi itu, masyarakat menyimpan dananya untuk kemudian disalurkandalam bentuk kredit. Peran institusi perbankan begitu penting.Tidak heran bila otoritas perbankan membuat berbagai rambuuntuk perbankan. Bahkan, regulasi di sektor perbankanterbilang paling lengkap dibandingkan dengan institusikeuangan lain. Hal itu wajar, sebab jika perbankan mengalamimasalah, dampaknya akan dirasakan sektor lain seperti duniausaha, yang akhirnya akan berpengaruh pula padaperekonomian negara. Karena itu, institusi perbankan mestidikelola secara hati-hati (prudent) oleh manajemen yang professional, berdedikasi tinggi dan dijalankan secara jujur.Bila tidak, kepercayaan nasabah bank bersangkutan akanberkurang.

Prinsip yang mendasari bank melakukan perikatan denganasuransi adalah pengalihan resiko. Dalam kehidupan manusia, faktor resiko adalah sesuatu yang pasti terjadi. Mulai dariresiko kehilangan aset atau harta, resiko sakit, cacat total hingga resiko kehilangan jiwa atau meninggal. Tidak semuaresiko dapat diasuransikan. Resiko - resiko yang dapatdiasuransikan adalah resiko yang dapat diukur dengan uang.Seperti diketahui salah satu cara penanggulangan resikoadalah mengasuransikan suatu resiko kepada perusahaanasuransi. Cara ini dianggap sebagai metode yang paling penting dalam upaya menanggulangi resiko. Karena banyakorang yang berpendapat bahwa manajemen resiko samadengan asuransi, padahal keadaan yang sebenarnya tidaklahdemikian.

Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehinggatetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakanpembayaran dan menyebar risiko secara baik. Stabilitas sistemkeuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomidalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risikoberfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami denganmelakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapatmenyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilansistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebabdan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antarakegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupunperilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber darieksternal dan internal. Risiko yang sering menyertai kegiatandalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risikolikuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

KESIMPULAN

Prinsip yang mendasari bank melakukan perikatan dengan asuransi adalah pengalihan resiko. Dalam kehidupan manusia, faktor resiko adalah sesuatu yang pasti terjadi. Selain berdasarkan prinsip pengalihan resiko,bank dalam melakukan perikatan dengan asuransi juga didasari oleh prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-

hatian adalah salah satu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehatihatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Adapun yang menjadi alasan bagi bank dalam melakukan perikatan dengan asuransi, adalah stabilitas sistem keuangan (SSK) dan jarring pengaman sistem keuangan (JPSK). 

Dalam perikatan antara bank dan asuransi dalam melindungi uang tunai yang ada di bank, perjanjian yang dipakai adalah perjanjian baku dan di buat dengan akta dibawah tangan. Dimana isi dari perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak asuransi. Pihak bank hanya mengajukan rencana maksimal uang yang akan dipertanggungkan, dan apabila pihak asuransi menyetujui, maka pihak bank dan asuransi membuat suatu perikatan dengan menandatangani surat perjanjian baku tersebut. Pihak bank yang akan bekerjasama dengan pihak asuransi hanya dapat menandatangani perjanjian tersebut apabila menyetujui isinya tanpa dapat merubah bentuk atau isi dari perjanjian. Setelah perjanjian kerjasama melindungi uang uang tunai tersebut ditandatangani oleh para pihak, maka sejak saat itulah lahir perikatan antara bank dan asuransi yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian yang ditandatangani oleh bank dan asuransi tersebut dibuat dengan akta perjanjian di bawah tangan karena dalam pembuatan perjanjian sampai penandatanganannya tidak melalui pejabat umum, tetapi hanya diantara para pihak yang bersangkutan. 

Tata cara pengajuan klaim dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu : Secara umum, yaitu suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Secara khusus, yaitu suatu tuntutan dari pihak pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi. 

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU 

Abdurrahman, A, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta,  1993. 

Abdulhay, Marhainis, Hukum Perdata Material, Jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.  

Ali, A. Hasymi, Dasar-Dasar Asuransi, Balai Aksara, Jakarta, 1981. 

Badrulzaman, Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. 

__________________, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994. 

__________________, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983. 

__________________, Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1980. 

Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  2000. 

Dirdjosisworo, Soedjono, Konttrak Bisnis: Menurut Sistem Civil Law, Common Law, Dan Praktek Dagang Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003.  

Friedman, W, Teori Dan Filsafat Hukum (Legal Theory), diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990. 

Fuady, Munir, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. 

Gunanto, H, Asuransi Kebakaran Di Indonesia, Tirta Pustaka, Jakarta, 1984. 

Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,  Alumni, Bandung, 1994. 

Hartono, Sri Rejeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. 

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005. 

Ibrahim, Johanes dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung, 2004. 

Johni, Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2005 

Kamello, Tan, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, 2004. 

Meliala S, Djaja, Perkembangan Hukum perdata Tentang Banda Dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2007. 

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985. 

Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. 

Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. 

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. 

____________________, Pengantar Hukum Pertanggungan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. 

Muis, Abdul, Hukum Asuransi Dan Bentuk-Bentuk Perasuransian, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005. 

__________, Bunga Rampai Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990. 

Otje Salman S, HR dan Anton F Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2005. 

Prakoso, Djoko, dkk, Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1997 

Purba, Radiks, Memahami Asuransi Di Indonesia, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992. 

Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungan), Djambatan, Jakarta, 1990. 

Prihartono, M. Wahyu, Manajemen Pemasaran Dan Tata Usaha Asuransi, Pengantar Asuransi II, Kanisius, Yogyakarta, 2001. 

___________, Mengenal Asuransi Angkutan Darat Dan Udara, Djambatan, Jakarta, 1997. 

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa), FH-UGM, Yogyakarta, 1990. 

__________________, Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1976. 

Sastrawidjaja, M. Suparman, Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Alumni, Bandung, 1993. 

Sautma Hotma Bako, Ronny,  Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. 

Satrio, J, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. 

_______,  Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. 

Setiawan, R, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta, Bandung, 1987. 

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986. 

_________, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990. 

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980. 

Sjahdeni, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993. 

Subekti, Hukum perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1979. 

______, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta, 2001 

______, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1992 

______, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001 

Supranto, J, Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. 

Suryabrata, Samadi, Metodologi Penelitian, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 1998. 

William, Howard, Filsafat Politik Kant (Kant’s Political Philosophy), diterjemahkan oleh Muhammad Hardani, JP-Pres & IMM, Surabaya, 2003. 

B. WEBSITE 

Ensiklopedia ​Bebas, ​Wikipedia ​Bahasa ​Indonesia, ​Teori, http://id.wikipedia.org/wiki/teori, diakses 6 Januari 2010. 

Fungsi Dan Pengertian Uang/Duit/Doku/Fulus/Hepeng Sebagai Alat Transaksi Sehari-Hari, http://organisasi.org/fungsi-dan-pengertian-uang-duit-dokufulus-hepeng-sebagai-alat-transaksi-sehari-hari,diakses 9 April 2010. 

Hukum ​Perikatan, ​http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1831463-hukumperikatan/, diakses 15 April 2010. 

Kerlinger, Defenisi teori, http://www.pdf-search-engine.com/defenisi-teori-pdf.html, diakses 6 Januari 2010. 

Morton, ​G, ​Principle ​Of ​LifeAnd ​Health ​Insurance, ​LOMA, 

http://mediaasuransi.blogspot.com/2008/03/pengertian-dan-sejarahasuransi.html, diakses 9 Januari 2010. 

Pengertian Uang Dan Bank, http://sobatbaru.blogspot.com/2008/05/pengertian-uangdan-bank.html, diakses 9 April 2010. 

Perusahaan Asuransi, http://www.perfspot.com/docs/doc.asp?id=847414,diakses 10 Januari 2010. 

Asuransi, http://id.wikipedia.org/wiki/asuransi, diakses 10 januari 2010. 

Rahmi, Perjanjian Asuransi, http://umirahmi.wordpress.com/2009/05/24/perjanjianasuransi/, diakses 7 April 2010. 

Paper ​Perusahaan ​Asuransi, 

http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_10919/title_paper-blkperusahaan-asuransi/, diakses pada tanggal 24 April 2010. 

http://www.askrida.com/content.php?id=44, diakses pada tanggal 13 April 2010 

Peran ​Bank ​Indonesia ​Dalam ​Stabilitas ​Keuangan, 

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Peran+B ank+Indonesia/Peran+BI/, diakses pada tanggal 28 April 2010. 

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Diterjemahkan Oleh R. Subekti, Cetakan ke-25, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992. 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha perasuransian, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998. 

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

D. KAMUS 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

NE, Algra MR, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia, Jakarta : Bina Cipta, 1983. 

E. MAKALAH 

Aryawan, Made Rawa, Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Untuk Menilai Eksistensi Kontrak, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2003. 

Atmadja, Asikin Kesuma, SH., Pembatasan Rentenir sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan, Varia Peradilan Tahun II, No. 27, Februari 1987. 

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif  tentang Penelitian Hukum dan 

Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 18 Februari 2003. 

Manan,Bagir, Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral, Monograph, 2000 

Soebagjo, Felix S, Perkembangan Azas-Azas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis Selama 25 Tahun terakhir, makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis Indonesia, Jakarta, 18 – 19 Februari 2003. 

Syamsul Bahri, T, Diktat Kuliah Hukum Perikatan, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010. 

ss_tulisan2_ekonomikoperasi

Pengalaman Berorganisasi

Organisasi adalah suatu kelompok yang mempunyai satu tujuan. Tentunya setiap orang bisa berorganisasi. Saya pernah ikut berorganisasi sewaktu sekolah menengah atas. Ditahun pertama bersekolah saya mengikuti Organisasi Intra Sekolah (OSIS) saya masuk sebagai anggota bidang kreativitas dan keterampilan. Tahun pertama saya sekolah,saya mengikuti berbagai kegiatan sekolah untuk menemukan kegiatan apa yang cocok dan nyaman saya ikuti. Saya kesulitan membagi waktu antara kegiatan akademik dan kegiatan non akademik,sehingga di semester kedua saya memantapkan tidak lagi menjadi anggota OSIS. Karena kegiatan Osis terlalu menyita waktu akademik saya. Saya lalu bergabung ke ekskul Drumband. Karena saya pikir ini akan menyenangkan karena Drumband bukan hanya organisasi dibalik ruangan tetapi juga tim saat dilapangan. Di tahun ke dua saya ditunjuk sebagai bendahara ekskul. Tugas saya antara lain mencatat pengeluaran seperti pembelian alat,konsumsi anggota,pembelian perlengkapan untuk tampil dan sebagainya. Juga pasti mencatat penerimaan kas yang berasal dari kas anggota yang setiap minggu dikumpulkan Rp.2000 per orang. Penerimaan uang dari hasil job juga penerimaan uang dari Osis.  Organisasi ini mengajarkan saya banyak hal,mulai dari disiplin dalam mengatur waktu agar tidak datang terlambat,jika terlambat akan diberlakukan push up dll. Cekatan dalam mendengar aba-aba dan perintah senior dan pembina. Saya juga belajar bermusyawarah,memecahkan masalah agar menemukan kata sepakat,karena organisasi tidak hanya tentang isi kepala satu orang. Banyak yang harus didengar dan dipertimbangkan. Juga tidak ketinggalan saya diajarkan untuk berfikir kritis. 

ss_tugas2_ekonomikoperasi

KOPERASI YANG SUDAH BERKEMBANG
Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) Bogor

Salah satu koperasi yang mempunyai kiprah yang berkembang di Indonesia. Koperasi ini mempunyai unit usaha,swalayan dan beberapa PT. (https://ksusb.co.id/ksp-sb/pt-cipta-ekatama-nusantara-sejahtera/). Koperasi ini berdiri pada 5 Januari 2004. Tujuan didirikan Koperasi Sejahtera Bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebermanfaatan untuk masyarakat luas. Memulai usaha awal dengan membangun dua kantor cabang yang ada di Bogor dan sekarang semakin berkembang. Dengan jumlah anggota koperasi saat ini berjumlah 43.000 anggota. 

Setiap Unit Usaha Koperasi SEJAHTERA BERSAMA dikelola oleh para expertise yang telah memiliki pengalaman di bidangnya, sehingga Unit Usaha Koperasi SEJAHTERA BERSAMA bukan hanya mampu tumbuh dan berkembang serta menghasilkan keuntungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Filosofi KSB adalah Persatuan dan Kebersamaan, Teguh Memegang Amanah, dan Usaha Adil dan Terbuka.

Unit Usaha dan Anak Perusahaan SB Finance (Unit Usaha Simpan Pinjam)

1. SB Mart (Unit Usaha Perdagangan Kebutuhan Pokok)

2. SB Furniture (Unit Usaha Perdagangan Furniture)

3. PT. Faryan Nusantara Sejahtera

4. PT. Cipta Ekatama Nusantara Sejahtera

Sedangkan Mitra Usaha KSB

1. PT. INDOMARCO PRISMATAMA

2. PT. GARANT MOBEL INDONESIA (Olympic Group)

3. PT. FURNIMART MEBELINDO SAKTI

4. PT. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Bringin Life Syariah)

jadi bisa disimpulkan Koperasi Sejahtera Bersama berperan dalam membantu pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran di Indonesia,karena terbukanya lapangan pekerjaan.  membantu mengedukasi masyarakat dengan mengadakan training yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan membentuk pola pikir yang efektif. 

 https://ksusb.co.id/tentang-kami/video-profile-ksp-sb/

Tulisan1_EkonomiKoperasi

TANGGUNG JAWAB

A. PENGERTIAN TANGGUNG JAWAB 

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. 

Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: 

1.Dari sisi yang berbuat 

2.dari sisi yang kepentingan pihak lain. 

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannyaitu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

B. Macam-macam Tanggung Jawab Tujuan manusia berjuang itu untuk memenuhi keperluannya sendiri atau untuk keperluan pihak lain. Untuk itu ia menghadapi manusia lain dalam masyarakat atau menghadapi lingkungan alam. Dalam usahanya itu manusia juga menyadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut menentukan, yaitu kekuasaan Tuhan. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya, atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu: 

1)Tanggung jawab terhadap Tuhan Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisa kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Tuhan yang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam-macam agama. 

2) Tanggung jawab terhadap diri sendiri Tanggung jawab terhadap diri sendiri menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. 

3) Tanggung jawab terhadap keluarga Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami, ister, ayah, ibu anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan dan kehidupan. 

4) Tanggung jawab terhadap masyarakat Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai mahluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain. Sehingga dengan demikian manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyrakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 

5) Tanggung jawab kepada Bangsa / Negara Suatu kenyataan lagi, bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada Negara 

C . PENGABDIAN DAN PENGORBANAN Wujud tanggung jawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan adalah perbuat baik untuk kepentingan manusia itu sendiri 

1. Pengabdian Pengabdian itu adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Pengabdian itu hakekatnya adalah rasa tanggung jawab, apabila orang bekerja keras sehari penuh untuk mencukupi kebutuhan, hal itu berarti mengabdi kepada keluarga. Lain halnya jika kita membantu teman dalam kesulitan, mungkin sampai berhari-hari itu bukan pengabdian, tetapi hanya bantuan saja

 2. Pengorbanan Pengorbanan berasal dari kata korban atau kurban yang berarti persembahan, sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian. Dengan demikian pengorbanan yang bersifat kebaktian itu mengandung unsur keikhlasan yang tidak mengandung pamrih suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral yang tulus ikhlas semata-mata. 

Perbedaan antara pengertian pengabdian dan pengorbanan tidak begitu jelas, karena adanya pengabdian tentu ada pengorbanan . 

Pengorbanan merupakan juga bagian dari pengabdian. Segala sesuatu yang bersifat pengabdian, pasti terdapat tindakan pengorbanan, sekecil apapun itu. Berbuat pengorbanan itu bermacam-macam, dapat berupa harta benda, pikiran, perasaan, bahkan dapat juga berupa pengorbanan berbentuk jiwanya. Pengorbanan diserahkan secara ikhlas tanpa pamrih, tanpa ada perjanjian, tanpa ada transaksi, kapan saja diperlukan. 

Pengabdian lebih banyak mengarah kepada perbuatan sedangkan, pengorbanan lebih banyak menunjuk kepada pemberian sesuatu misalnya berupa pikiran, perasaan, tenaga, biaya, waktu. Dalam pengabdian selalu dituntut pengorbanan belum tentu menuntut pengabdian.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab_5529e68b6ea8342572552d24

Ss_Tugas1_Ekonomikoperasi

Jenis jenis koperasi

JENIS JENIS KOPERASI MENURUT FUNGSINYA

Jenis koperasi menurut fungsinya. 

1.Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. 

Cotoh koperasi jenis ini adalah koperasi kantin sekolah,atau koperasi kantin di perusahaan. Koperasi ini menyediakan kebutuhan sehari hari anggotanya mulai dari sembako dan pakaian. 

2.Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. 

Contoh koperasi produksi adalah koperasi pengrajin mebel atau koperasi pengrajin souvenir.biasanya jenis koperasi ini banyak di temui di daerah wisata. Koperasi jenis ini menghasilkan barang barang yang akan di jual kembali.karena itulah di namakan koperasi produksi 

3.Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota.

Contoh koperasi jasa adalah koperasi simpan pinjam, asuransi, angkutan kalau di jakarta ada kopaja., dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

Jenis koperasi jasa simpan pinjam inilah yang paling banyak di masyarakat. Kalian bisa amati di pasar atau di warung dekat rumah.pasti ada koperasi keliling yang menarik tabungan nasabah maupun menarik angsuran.  

JENIS JENIS KOPERASI BERDASARKAN TINGKATANNYA 

Koperasi Primer Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. 

Contoh koperasi primer adalah ksp maupun ksu 

Koperasi Sekunder Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. 

Contoh koperasi sekunder adalah PKPRI biasanya ada di kabupaten atau kota.yang merupakan gabungan koperasi pegawai negeri dari seluruh kecamatan di suatu daerah. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi : 

1.koperasi pusat – adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.contoh KJKS yaitu gabungan koperasi jasa keuangan syariah. atau persatuan BMT 

2.gabungan koperasi – adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.contoh koperasi gabungan koperasi adalah PKPRI dari 5 kabupaten yang membentuk gabungan koperasi 

3.Induk koperasi – adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi contoh koperasi induk adalah 3 buah atau lebih gabungan koperasi yang membentuk koperasi induk.biasanya ada di tingkat propvinsi. 

JENIS JENIS KOPERASI MENURUT STATUS KEANGGOTAANNYA 

1.Koperasi produsen adalah Koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil (UMKM = Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Misalnya koperasi perajin tahu dan tempe (Kopti) dan koperasi pengrajin barang-barang seni/kerajinan (koprinka). 

Contohnya adalah Kopti Jakarta Selatan dan Koperasi Pengrajin Susu Bandung Selatan (KPBS). 2.Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Contoh-contoh koperasi konsumen adalah kopkar/kopeg, Koperasi Pegawai Indosat (Kopindosat), KPRI adalah Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ), KSU Tunas Jaya di Bendungan Hilir, Jakarta, KUD Setia Budi di Brebes dan KUD Mino Saroyo (nelayan) di Cilacap, Jawa Tengah. Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

http://solusismart.com/jenis-jenis-koperasi-dan-contohnya/

Contoh Koperasi

Kospin Jasa didirikan oleh beberapa pengusaha kecil dan menengah pada dekade 1970an. Tujuan pendirian Koperasi Simpan Pinjam Jasa adalah memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha mereka, karena umumnya bisnis mereka masih dikelola dengan cara tradisional. Untuk menanggulangi kesulitan mengenai modal tersebut, maka diadakan pertemuan pada tanggal 13 Desember 1973 di kediaman Bapak H.A. Djunaid (Alm) yang juga salah satu tokoh koperasi nasional. Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat dari tiga etnis, yaitu: pribumi, keturunan Cina dan keturunan Arab. Mereka semua sepakat untuk mendirikan koperasi yang menjalankan layanan simpan pinjam. Berdasarkan persetujuan dari semua pihak, koperasi ini diberi nama "JASA" dengan harapan akan mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi anggota, gerakan koperasi, masyarakat, dan pemerintah. Sejak berdiri hingga sekarang, Kospin Jasa telah aktif mengikutsertakan semua pihak dan golongan tanpa memandang suku, ras dan agama. Hal ini semata-mata hanya untuk bersatu padu dalam hidup berdampingan untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi secara bersama-sama dalam satu wadah koperasi. Itulah sebabnya Kospin Jasa menerima gelar sebagai "Koperasi Kesatuan Bangsa". 

Visi dan Misi 

Visi 

Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia. 

Misi 

Upaya untuk mewujudkan VISI, Koperasi Simpan Pinjam Jasa melakukan aktifitas sebagai berikut:

 • Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama, agar mereka dapat bersama-sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong-royong dalam bentuk koperasi. 

• Membantu para pedagang kecil dan menengah di dalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 

• Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra usaha lainnya baik BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan koperasi l

Manajemen 

Koperasi Simpan Pinjam Jasa sejak berdiri telah menerapkan manajerial sistem. Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi memilih pengurus dan pengawas dari anggota untuk masa jabatan 5 tahun dengan formasi ketiga etnis yang ada. Pengurus bertindak sebagai policy maker dan pengawas operasional serta hal-hal yang berhubungan dengan segi organisasi koperasi. Dalam aktifitasnya beberapa pengurus ditunjuk sebagai supervisi sesuai dengan sistem operasional yang ada. Operasional sehari-hari dikuasakan kepada Kepala Divisi, yang terdiri dari: Kepala Divisi Dana, Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Pinjaman, Kepala Divisi Pengawasan & Kepatuhan, Kepala Divisi Sistem & Teknologi dan Kepala Divisi Treasury dan Bisnis dengan dibantu oleh Kepala Bagian Kantor Pusat dan Pimpinan Cabang beserta staf. Manajemen setiap bulan mengadakan rapat pleno untuk mengevaluasi kerja bulan sebelumnya dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh pada bulan mendatang. Sistem pengawasan intern dilakukan oleh Divisi Pengawasan yang dibantu oleh beberapa inspektur bidang, sedangkan di tingkat kantor cabang dibentuk Internal Control Unit (ICU). 

Pembinaan Anggota Pembinaan 

untuk anggota dilakukan dalam rapat anggota secara berkelanjutan dan bergantian di kantor cabang. Pembinaan anggota juga dilaksanakan secara efektif pada acara pembukaan Tabungan SAFARI (SAdar ManFAat berkopeRasI) yang digelar sebulan sekali dan pada acara pembukaan Tabungan Pundi Arta baik di cabang-cabang Kospin Jasa atau daerah wisata, di mana merupakan forum temu-muka sesama anggota yang diadakan pihak manajemen. Forum ini dapat digunakan oleh anggota yang memiliki hubungan bisnis dengan anggota lain, serta sarana untuk promosi produk Kospin Jasa. Pembinaan usaha bagi anggota juga dilakukan melalui penerbitan direktori bisnis anggota Kospin Jasa, untuk mempromosikan produk usaha anggota kepada anggota lain dan mitra usaha. Selain itu, penerbitan majalah MASA dimaksudkan untuk menjadi media informasi dan komunikasi tentang usaha kecil dan menengah serta ekonomi syariah. Lalu, dapat juga menjadi alat untuk memperluas jaringan pemasaran melalui website: www.kospinjasa.com bagi anggota yang memiliki produk yang sangat baik. 

Alamat Koperasi Kospin Jasa

Kantor Pusat Jl. Dr. Cipto No.84 Pekalongan, Tel: (0285) 422872 - 422873; Fax: (0285) 421890 

CABANG BANDAR LAMPUNG Jl. Jendral Sudirman No. 1A - 1B, Bandar Lampung Telp. (0721) 240225 Fax. (0721) 240592 

BANDUNG Jl. Otto Iskandardinata No.453 A Bandung Telp. (022) 5204977 Fax. (022) 5228133 http://kospinjasa.com/id/

Analisis: Koperasi bearti bekerja sama dengan anggota atau tim koperasi demi mencapai tujuan koperasi yaitu untuk mencapai kesejahteraan anggota. Karena tujuan koperasi adalah untuk mencapai kesejahteraan masing – masing anggota yang bearti koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan biaya-biaya yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi para anggotanya. Koperasi Kospin Jasa jika dilihat dari jenis koperasi menurut fungsinya termasuk koperasi jasa,karena koperasi ini bergerak untuk menyelenggrakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota koperasi tersebut. Dan jika dilihat dari jenis koperasi berdasarkan tingkatannya,koperasi ini termausk koperasi sekunder.

Peran Sektor Impor Pada Perekonomian Indonesia